Menpan RB Minta Daerah Lain Contoh Tata Kelola Pemerintahan DIY

josstoday.com

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dalam pengarahannya pada acara penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemda DIY dan Pemkab/Kota se-DIY di Gedong Pracimosono, Kepatihan, Yogyakarta, Senin, 4 November 2019.

JOSSTODAY.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo meminta daerah lain di Indonesia bisa belajar dan mencontoh pelaksanaan akuntabilitas tata kelola pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Alasannya, Yoygakarta selama lima tahun berturut-turut telah menempati posisi sebagai Pemda terbaik dan layak menjadi model bagi seluruh instansi pemerintahan di Indonesia.

“Semuanya harus solidkan birokrasi, DIY menjadi contoh nasional, anggaran meningkat, sebanding dengan hasilnya. Daerah lain harus studi tiru dengan DIY jangan hanya banding,” ujar Tjahjo Kumolo dalam pengarahannya pada acara penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemda DIY dan Pemkab/Kota se-DIY di Gedong Pracimosono, Kepatihan, Yogyakarta, Senin (4/11/2019).

Dikatakan, Kementerian PAN-RB sudah membuat surat edaran mengenai studi tiru ke DIY, dan meminta pimpinan daerah di seluruh Indonesia untuk belajar bahkan meniru pelaksanaan tata kelola pemerintahan di DIY, khususnya untuk mempercepat reformasi birokrasi.

Menurut Tjahjo, akuntabilitas kinerja DIY sangat bagus, telah melakukan banyak efisiensi. Dari 3.000 program dipangkas menjadi sekitar 800-an. Hal ini dibuktikan dengan empat kali atau sejak tahun 2014, Pemda DIY memperoleh hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat A atau terbaik, dan pada 2018, DIY menjadi satu-satunya daerah yang pertama kali menerima predikat AA dalam penilaian SAKIP.

Adanya reformasi birokrasi ini akan mempercepat pelayanan publik dan sesuai arahan presiden adalah untuk mempercepat masuknya investasi. Diantaranya adalah dengan mempermudah pelayanan publik hingga ke mal atau di pusat perbelanjaan lain.

Terkait rencana pemangkasan eselon III dan IV, Tjahjo menyatakan bahwa jika nantinya diterapkan, penghasilan tidak berkurang dan akan mendapat jabatan fungsional, namun akan dilakukan secara perlahan.

“Kami siapkan roadmap dan targetnya maksimal 1 tahun ini,” ujarnya.

Sementara, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, Pemda DIY juga melakukan reorientasi pengelolaan keuangan daerah, yakni adanya efisiensi tanpa mengurangi capaian kinerja (output).

Pada 2013 APBD DIY masih kegiatan sekitar Rp 3,6 trilliun, dengan kegiatan sebanyak 3.145, sementara pada tahun 2017 APBD DIY Rp 5,4 trilliun kegiatan justru dipangkas menjadi 850-an.

Sultan menegaskan, pencapaian predikat terbaik yang selama ini diperoleh Pemda DIY menunjukkan bahwa Pemda DIY sudah berada dalam jalur yang benar terkait sistem akuntabilitas kinerja. Sri Sultan mengatakan perbaikan sistem akuntalibilitas kinerja, tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir.

Terintegrasi mulai penetapan target dan indikator kinerja secara berjenjang, penetapan program dan kegiatan secara rasional dan terukur.

Menurut Sultan, konsekuensinya ASN harus berubah dari sekedar pekerja kantoran menjadi insan peradaban yang dalam integritas melekat misi melayani sepenuh hati, berwawasan masa depan, berjiwa entrepreneurship, melek IT, dan berwatak anti korupsi serta menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

Sultan HB X menyatakan, konsep pelayanan itu sudah ada sejak republik ini berdiri, tertuang dalam Maklumat No.10/1946 tentang perubahan pangreh pradja menjadi pamong praja, makna dari maklumat ini tak sekedar merubah istilah namun juga tata pemerintahan, dari konsep dilayani menjadi melayani.

Dikatakan, Pemda DIY akan memberikan catatan khusus kepada ASN yang mengikuti seleksi suatu jabatan.

“Bagi yang masuk calon, kami lakukan assessment center kemudian hasilnya itu akan terlihat di mana letak seseorang yang akan menjabat itu. Kelemahan seseorang hanya direkomendasikan dari assessment center kepada Gubernur. Di mana Gubenur akan menuliskan di dalam amplop tertutup, karena ini rahasia para individu kami berikan langsung kepada mereka, bahwa mereka perlu introspeksi, sehingga terjadi dialog dengan kami, mereka tahu apa yang sebenarnya kekurangan mereka,” terang Sultan. (fa/b1)

Tjahjo Kumolo Menpan RB