Ambisi Jadi Pemimpin, La Nyalla Ingin Perkuat Fungsi DPD RI

josstoday.com

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia terpilih, La Nyalla Mahmud Mattalitti (kanan), saat memberikan buku kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, di Hotel Shangri La, Surabaya, Rabu (7/8/2019). (Josstoday.com/Fariz Yarbo)

JOSSTODAY.COM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia terpilih, La Nyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan ingin menjadi pemimpin di lembaga perwakilan daerah periode 2019-2024.

Menurutnya, dengan menjadi pimpinan ia dapat memperkuat fungsi DPD untuk ikut menyejahterakan masyarakat masing-masing daerah. Padahal, sudah amandemen yang itu masih belum dijalankan.

“Melalui kegiatan silaturahmi ini, ke depan para senator tersebut bertekad menjalankan amandemen yang sudah ada, serta sepakat untuk membawa lembaga DPD yang lebih kuat dan bermartabat. Jadi, kita akan melanjutkan yang sudah ada ini,” jelasnya.

Untuk memperkuat fungsinya, La Nyalla mendorong agar pada kepemimpinannya nanti untuk digunakan konsep kepemimpinan kolektif kolegial. Artinya, kepemimpinan tidak hanya tertumpu pada satu orang, tapi memimpin bersama.

"Kita harus melangkah bersama. Saya akan menggunakan prinsip kolektif kolegial semua anggota senat jadi pemimpin, karena semua pemimpin daerah tidak ada siapa memimpin siapa tapi kita memimpin bersama," ujar La Nyalla.

Ia pun telah mempersiapkan program jangka pendek dan jangka panjang. Upaya jangka pendek adalah dengan mengoptimalkan semua piranti yang ada dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar, serta melakukan terobosan kreatif yang tidak menabrak UUD. Sedangkan upaya jangka panjang dengan memperjuangkan roadmap yang terarah dan terukur serta konstitusional.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendukung agar para senat terpilih dapat bekerja maksimal untuk membantu menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia di masing-masing daerah.

Namun mantan Menteri Sosial di era Joko Widodo-Jusuf Kalla itu berpesan, agar dalam melaksanakan tugas pembahasan Undang-Undang (UU) harus didasari dengan draft akademik yang terstruktur. Bukan, ujuk-ujuk dibuat berdasar keinginan diri.

"Selain itu, saya juga pesan agar juga di agendakan secara sistemik program yang ada disetiap lembaga, yang relevan dengan setiap provinsi yang diwakili. Kemudian komunikasi dengan menteri itu wajib," katanya. (ais)

DPD RI La Nyalla Gubernur Jatim Khofifah