Kivlan Zein Demo ke KPU dan Bawaslu, Ini kata Nasdem

josstoday.com

Mantan Kepala Staf Kostrad (Kakostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

JOSSTODAY.COM - Mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kakostrad) Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (purn) Kivlan Zen diagendakan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (9/5/2019). Dalam aksinya, Kivlan mengakomodir elemen masyarakat yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK).

Menyingkapi aksi ini, Partai Nasdem menegaskan, aksi yang digaungkan Kivlan sama sekali tidak mendidik masyarakat Indonesia. Seharusnya, lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu dihormati dan tidak mementingkan subyektivitas politik.

"Kalau Pak Kivlan akan menggerakkan unjuk rasa untuk menekan KPU, saya anggap Pak Kivlan tidak rasional lagi dan lebih besar subjektivitas politik yang mempengaruhi sikap politiknya," kata anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi, di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Teuku Taufiqulhadi mengingatkan agar Kivlan dkk mengurungkan niat dan aksinya yang hanya akan membuat gaduh suasana pasca-Pemilu 2019. Jika aksi tetap dilakukan, masyarakat akan menganggap Kivlan sudah tidak rasional.

"Rencana Pak Kivlan Zen akan melaksanakan unjuk rasa di KPU dan Bawaslu sebaiknya diurungkan karena itu juga tidak memberi pendidikan politik yang baik," ucap Teuku Taufiqulhadi.

Sebagai anggota DPR yang ikut dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, Teuku Taufiqulhadi menjelaskan, dirinya dan anggota Dewan lain membentuk UU Pemilu guna kepentingan bangsa, bukan perseorangan.

"Undang-Undang Pemilu itu kita buat untuk mengayomi semua elemen di Tanah Air. Bentuk KPU dan Bawaslu yang sekarang telah dipikirkan bersama dan itulah yang baik dalam pemilu presidensil multipartai seperti Indonesia sekarang," ungkap Teuku Taufiqulhadi.

Ormas GERAK yang diinisiasi Kivlan Zen diagendakan menggelar demonstrasi di KPU dan Bawaslu. Dalam tuntutannya, kelompok tersebut ingin pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin didiskualifikasi dari Pilpres 2019.

KPU sendiri menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan kecurangan dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). KPU menegaskan dugaan itu murni kekeliruan bukan karena kesengajaan dan sudah diperbaiki secara transparan kepada masyarakat. (fa/b1)

KPU People Power