Pengusaha dan Pekerja Sepakat Revisi Peraturan tentang Pengupahan

josstoday.com

Ilustrasi

JOSSTODAY.COM - Pengusaha dan pekerja sepakat merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Pasalnya tersebut merugikan pekerja dan buruh serta pengusaha.

Hal itu terungkap dalam diskusi dengan tema,”Kemana Arah Revisi PP 78 tentang Pengupahan ?” di Jakarta, Rabu (8/5). Tampil sebagai pembicara dalam acara tersebut adalah Ketua Komite Advokasi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Darwoto; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar; Direktur Pengupahan, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Adriani; dan Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah Redjadalam.

Darwoto mengatakan, pihaknya menyambut baik langkah pemerintah yang akan merevisi PP tersebut. Darwoto berharap, upaya revisi ini nantinya akan sanggup melahirkan keputusan yang bisa menjadi win-win solution, baik bagi pihak pengusaha maupun pihak pekerja.

"Gubernur kan tidak boleh menetapkan (UMP) kalau tidak ada kajian, itu tujuannya untuk mengingatkan. Maka, kami dari Apindo sepakat apabila pemerintah ingin merevisi PP 78/2015 ini," kata Darwoto.

Menurut Darwoto, upah minimum bisa dikembalikan sebagai jaring pengaman (safety net). Khusus untuk upah minimum sektoral, kata dia, harus dikaji kembali, sehingga para serikat pekerja bisa turut serta dalam mewakili sektornya.

Darwoto juga berharap, pemerintah daerah bisa turut andil dalam hal kesejahteraan rakyat dari kalangan para pekerja. Misalnya, seperti dalam hal penyediaan transportasi umum, kebutuhan listrik, air, dan lain sebagainya. "Saya tidak mengatakan itu subsidi, tetapi bagaimana agar tata kelolanya bisa jadi efisien. Dengan demikian, komponen-komponen itu bisa disederhanakan, tapi juga bisa mengakomodir semua," ujarnya.

Menurut Darwoto, pemerintah daerah juga harus berkoordinasi dengan para pengusaha di daerah, untuk merumuskan aspek-aspek yang harus dipenuhi bagi kepentingan masyarakat dan para pekerja. Ia mencontohkan, kebutuhan hidup layak (KHL) ada komponen transportasi. Sementara, dari perusahaan juga sudah ada transportasi. “Nah ini mesti diatur agar tidak ada double seperti itu," kata Darwoto.

Darwoto berharap, agar ruang dialog antara pihak perusahaan dan pekerja, bisa berjalan dengan damai dan tanpa tekanan atau bahkan ancaman seperti yang biasanya terjadi selama ini dalam hal dialog antarkedua belah pihak.

"Kalau mau berunding, maka jangan ada tekanan. Tapi selama ini kan tidak, di mana kalau saat ada perundingan (antara perusahaan dan serikat pekerja), di satu sisi ditongkrongin pakai demonstrasi oleh para pekerja," ujarnya.

Timboel Siregar mengatakan, PP tersebut tidak sepenuhnya salah. Menurut Timboel, struktur dan skala pengupahan perlu dipertahankan. "Pasal 14 PP 78/2015 diwajibkan struktur skala upah bagus dan harus dilakukan seluruh perusahaan," ujar Timboel.

Ia menegaskan, penggunaan struktur dan skala pengupahan tepat untuk dilakukan sebagai dasar pengupahan. Berdasarkan pasal tersebut struktur dan skala pengupahan disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

Sementara pasal 44 dan pasal 45 PP 78/2015 perlu direvisi. Pasal tersebut memformulasikan penentuan upah minimum melalui kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar.

Formula tersebut diakui Timboel akan melemahkan fungsi dewan pengupahan sebagai kendaraan perundingan bagi buruh. Selain itu komponen skala nasional akan memberikan ketimpangan di daerah terkait pengupahan. "Kesenjangan antar daerah semakin tinggi harusnya masukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan inflasi daerah," terang Timboel.

Selain itu kebutuhan hidup layak (KHL) pun ditentukan melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Kewenangan pemerintah daerah (Pemda) pun ikut dipangkas dalam menentukan KHL. "Tidak ada lagi survei yang mengacu apa item KHL yang harus ditambah," jelas Timboel.

Menurut Timboel, revisi PP 78/2015 telah dituntut oleh buruh sebelumnya. Hal itu pun menjadi janji politik presiden Joko Widodo sebagai calon presiden petahana dalam kunjungannya ke Bandung saat kampanye.

Selain itu, buruh pun menuntut perubahan dalam Undang Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Buruh meminta adanya desk pidana ketenagakerjaan di level kepolisian sehingga meningkatkan penindakan masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pidana.

Sementara Adriani mengatakan, pihaknya sebagai pemerintah selalu menampung semua masukan dari berbagai pihak mengenai PP tersebut. Ia menyambut baik kalau pengusaha dan pekerja satu jalan dalam hal PP tersebut. (gus/b1)

Buruh Pengupahan Pekerja