PBNU Minta Pemerintah Kelola Peluang dan Ancaman Revolusi Digital

josstoday.com

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj

 JOSSTODAY.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan peluang dan ancaman dari gelombang Revolusi 4.0 terhadap masyarakat Indonesia dalam pidatonya di acara pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2).

Menurut Kiai Said, Revolusi Industri 4.0 telah berdampak luas kepada masyarakat.

“Salah satu perubahan itu ditandai oleh gelombang Revolusi Industri 4.0. yang bertumpu pada penggunaan massif teknologi informasi komunikasi berbasis internet atau internet of things, kecerdasan buatan atau artficial intelligent dan analisis big data. Revolusi Industri 4.0 berdampak luas, terutama pada sektor lapangan kerja,” ujar Kiai Said di acara pembukaan tersebut.

Kiai Said mengakui, peluang positif dari Revolusi Industri 4.0 telah dialami masyarakat Indonesia. Dia mencontohkan adanya kemudahan-kemudahan transaksi online dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Bagian dari peluang positif Revolusi Industri 4.0. telah kita rasakan di Indonesia dengan kemudahan-kemudahan transaksi online untuk memenuhi sejumlah hajat hidup masyarakat,” ungkap dia.

Namun, Kiai Said juga menuturkan adanya ancaman Revolusi Industri 4.0 yakni tergusurnya sejumlah lapangan kerja di tengah masalah pengangguran dan postur tenaga kerja yang belum bersaing. Kiai Said pun merujuk pada temuan Mckinsey Global Institute yang menyebutkan Revolusi Industri 4.0 akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambil-alih oleh robot dan mesin.

“Khusus di Indonesia, akan ada sekitar 3,7 juta lapangan kerja baru yang terbentuk, tetapi ada sekitar 52,6 juta lapangan kerja yang berpotensi hilang akibat revolusi digital,” kata dia.

Apalagi, menurut Kiai Said, sekitar 60% angkatan kerja Indonesia adalah lulusan SMP ke bawah. Dia menilai angkatan kerja tersebut akan menjadi korban pembangunan alam revolusi digital.

“Dalam revolusi digital, mereka terancam terus menerus menjadi korban pembangunan. Sektor pertanian adalah penyumbang terbesar kedua PDB Indonesia. Namun, di sektor tersebut bergantung hidup 82 persen rakyat miskin ini, 30 persen adalah petani cangkul yang masih terseok di gelombang Revolusi Industri 1.0,” jelas dia.

Karena itu, lanjut Kiai Said, NU perlu mengingatkan bahwa manusia dan kemanusiaan harus tetap merupakan dimensi utama dalam pembangunan. Manurut dia, tugas pemerintah adalah mengelola peluang positif revolusi digital sekaligus mereduksi, mengantisipasi, dan merekayasa ‘mudharat-mudharat’ teknologi agar tidak mendehumanisasi pembangunan.

“Jepang telah bicara tentang Revolusi Industri 5.0. yang mendedikasikan capaian teknologi untuk melayani kemanusiaan atau human-centered society. Indonesia, dengan segala kearifannya, harus mampu menyambut peluang-peluang baru tanpa menimbulkan jurang ketimpangan sosial yang lebih dalam,” pungkas Kiai Said.

Sebagaimana diketahui, Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 diselenggarakan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Banjar Jawa Barat pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 dengan tema "Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat".

Acara ini dibuka oleh Presiden Jokowi dan sejumlah tokoh turut hadir dalam acara pembukaannya, antara lain, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 KH Ma'ruf Amin, Yenny Wahid, Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (is/b1)

PBNU