Legislator PAN yang Dijerat KPK Miliki Harta Rp 5 Miliar

josstoday.com

Penyidik KPK menunjukkan bukti hasil OTT (Operasi Tangkap Tangan).

JOSSTODAY.COM - Legisator dari Fraksi PAN, Sukiman, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, tercatat memiliki harta senilai Rp 5 miliar.

Sukiman diketahui terakhir melaporkan hartanya ke KPK pada 18 Februari 2010 sebagai anggota DPR periode 2009-2014 sekaligus calon Bupati Melawai periode 2010-2015. Berdasarkan laman acch.kpk.go.id‎, dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya itu, Sukiman mengaku memiliki harta Rp 5.052.553.698. Harta Sukiman ini melonjak drastis dibanding yang dilaporkannya pada 2003. Saat itu, Sukiman mengaku hanya memiliki harta Rp 219,5 juta.

Harta Sukiman sekitar Rp 5 miliar itu terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Untuk harta tidak bergerak, Sukiman mengaku memiliki tanah di enam daerah Kabupaten Melawi dan Kota Pontianak dengan total mencapai Rp 3,3 miliar.

Untuk harta tidak bergerak, Sukiman mengaku memiliki empat unit mobil dan dua motor mencapai nilai Rp 782 juta. Selain itu, Sukiman juga tercatat memiliki usaha SPBU yang bernilai Rp 890 juta.

Politikus PAN tersebut memiliki giro dan setara kas lainnya sebesar Rp 28 juta. Sukiman tidak memiliki utang maupun piutang. Total harta kekayaan Sukiman pada 18 Februari 2010 mencapai Rp 5.052.553.698.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sukiman sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan daerah Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Sukiman diduga menerima suap sebesar Rp 2,65 miliar dan US$ 22.000 dari Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pegunungan Arfak, Natan Pasomba yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan Sukiman sebagai tersangka menambah panjang daftar anggota DPR RI yang dijerat KPK. Sukiman menjadi legislator Senayan yang ke-70 yang menjadi tersangka korupsi.

"Sampai saat ini total 70 anggota DPR yang telah diproses dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (7/2).

KPK menyesalkan masih adanya anggota DPR yang terlibat praktik rasuah terkait penganggaran. Apalagi, kasus suap yang menjerat Sukiman terkait dengan anggaran daerah yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat banyak. "Seharusnya anggaran dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara maksimal, bukan justru dikorupsi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja," katanya.

Dalam kasus ini, Sukiman diduga menerima suap dari Natan sebesar Rp 2,65 miliar dan US$ 22.000 antara Juli 2017 hingga April 2018 melalui beberapa pihak sebagai perantara. Suap ini diberikan kepada Sukiman untuk mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan daerah dalam APBN-P 2017 dan APBN 2018.

Dari pengaturan tersebut Kabupaten Arfak mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017 sebesar 49,915 miliar dan alokasi DAK pada APBN 2018 sebesar Rp 79,9 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sukiman yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Natan yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (is/b1)

OTT KPK