Presiden: RUU Migas Harus Perkuat Kemandirian Energi Nasional

josstoday.com

Presiden Jokowi

JOSSTODAY.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penyusunan Rancangan Undang Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) memerlukan kajian yang cermat dan hati-hati agar tidak bertentangan dengan konstitusi.

Keberadaan RUU Migas yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), diharapkan akan memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

“RUU ini adalah inisiatif DPR. Oleh karena itu, kita harus kaji dengan cermat dan hati-hati agar RUU ini tidak bertentangan dengan konstitusi,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja yang membahas tentang penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1).

RUU Migas paling tidak harus mampu menjawab empat tantangan di sektor energi dan sesuai amanat konstitusi, yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, di antaranya sumber daya alam harus bisa dikelola putra-putri Indonesia serta pendanaan untuk pengelolaan sumber daya alam harus dari pendapatan dalam negeri.

Presiden Jokowi mengatakan, RUU harus mampu memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Sebab migas yang merupakan sumber daya pembangunan strategis, meski tidak terbarukan.

“Karena itu, tujuan pembentukan RUU ini harus mendorong produksi migas, tapi juga mendukung penguatan kapasitas nasional, penguatan industri dalam negeri dan investasi SDM di industri migas,” katanya.

Menurut Presiden Jokowi, pembentukan RUU Migas sekaligus juga dapat dijadikan sebagai bentuk perlindungan hukum untuk reformasi tata kelola migas sehingga lebih efisien, transparan, tidak berbelit-belit, sederhana, dan berkelanjutan. “Harus memberikan nilai tambah,” katanya.

Hadir dalam rapat itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menkumham Yasonna Laoly, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto. (is/b1)

Rancangan undang undang Migas