KPK Bidik Adhi Karya dan Waskita Karya di Kasus Korupsi IPDN

josstoday.com

JOSSTODAY.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Gowa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Salah satunya dengan mengusut keterlibatan PT Adhi Karya dan Waskita Karya yang menggarap proyek tersebut. PT Waskita mengerjakan proyek Kampus IPDN di Gowa, sementara PT Adhi Karya menggarap proyek Kampus IPDN di Sulawesi Utara.

Dalam kedua kasus korupsi ini, KPK telah menjerat mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom, Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya, Adi Wibowo dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya, Dono Purwoko.

"Yang menjadi pertanyaan bagaimana keterkaitan ketiga pejabat tersebut dengan peran korporasi. Nah itu pasti akan kami dalami sejauh mana korporasi mengetahui adanya pembagian proyek proyek tersebut di antara BUMN-BUMN itu," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/12).

Alex menyatakan, tim penyidik mendalami peran kedua perusahaan BUMN tersebut dalam kongkalikong terkait dua proyek tersebut. Tak menutup kemungkinan, KPK bakal menjerat kedua perusahaan pelat merah tersebut sebagai tersangka jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Kalau perseroan itu mengetahui tender arisan dan dia (korporasi) tidak memiliki alat untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti ini, tidak berusaha untuk mencegah agar perusahan tidak terlibat dalam tender arisan seperti ini, ya sesuai Perma Nomor 13 kan bisa menjadi tersangka," tegasnya.

Diketahui, sejak terbitnya Perma nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, KPK sudah menjerat lima korporasi sebagai tersangka. Kelima korporasi itu, yakni PT Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT PT Nusa Konstruksi Enjinering, PT Nindya Karya, PT Tuah Sejati, dan PT Putra Ramadhan. Sementara PT Tradha menyandang status tersangka TPPU.

Nindya Karya merupakan perusahaan BUMN yang dijerat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh, tahun anggaran 2006-2011.

"Tadi disampaikan bahwa salah satu BUMN, Nindya Karya sudah kami tetapkan sebagai tersangka dalam proses pembangunan Dermaga Sabang. Pasti nanti akan kami lihat apakah kebijakan-kebijakan seperti itu diketahui oleh perseroan," tegasnya.

Alex menegaskan, perusahaan milik negara seharusnya menjadi Soko guru dalam pembangunan di Indonesia. Selain itu, perusahaan BUMN juga seharusnya turut bertanggung jawab dalam mengawal dan mengamankan keuangan negara. Untuk itu, KPK bakal menggandeng Kementerian BUMN untuk bisa bersama-sama mengawasi kinerja perusahaan plat merah dalam menjalankan bisnisnya.

"Harapan kami sebenarnya perusahaan-perusahaan negara itu ikut serta bertanggung jawab dalam mengawal dan mengamankan keuangan negara, bukan malah ikut-ikutan mengambil keuntungan secara ilegal tidak sah," tegasnya.

Diketahui, KPK kembali menjerat mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom sebagai tersangka korupsi. Kali ini, Dudy ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan dua kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan kampus IPDN di Sulawesi Utara. Selain Dudy Jocom, dalam dua kasus ini, KPK juga menjerat Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya, Adi Wibowo dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya, Dono Purwoko.

Kasus ini bermula pada 2010, Dudy Jocom melalui kenalannya diduga menghubungi beberapa kontraktor dan menyampaikan akan ada proyek IPDN. Selanjutnya, para pihak tersebut menggelar pertemuan di sebuah kafe di Jakarta. Sebelum lelang dilakukan, telah disepakati pembagian proyek, yakni proyek IPDN di Sulawesi Selatan digarap Waskita Karya sementara PT Adhi Karya menggarap proyek IPDN di Sulawesi Utara. Diduga, terkait pembagian proyek ini, Dudy Jocom dan kawan-kawan meminta fee 7%.

Pada September 2011, pemenang lelang ditetapkan. Dudy Jocom dan kontraktor menandatangani kontrak proyek. Namun, dua bulan kemudian, atau Desember 2011, Dudy Jocom diduga meminta pembuatan berita acara serah terima pekerjaan 100% untuk proyek IPDN Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Padahal, pekerjaan belum selesai. Langkah ini diduga dilakukan agar dana dapat dibayarkan.

Akibatnya, keuangan negara diduga menderita kerugian sekitar Rp 21 miliar. Nilai kerugian tersebut dihitung berdasarkan kekurangan pekerjaan pada kedua proyek tersebut masing-masing sebesar Rp 11,18 miliar untuk proyek IPDN di Sulawesi Selatan dan Rp9,378 miliar untuk proyek kampus IPDN di Sulawesi Utara.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Dudy Jocom, Adi Wibowo dan Dono Purwoko disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Pasal 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

Sebelumnya, KPK sudah menjerat Dudy Jocom terkait dugaan korupsi dalam dua proyek pembangunan kampus IPDN lainnya, yakni di Agam Sumatera Barat dan kampus IPDN tahap II di Rokan Hilir Provinsi Riau. Dalam dugaan korupsi kampus IPDN di Agam, Sumatera Barat, KPK menjerat Dudy Jocom dan Budi Rahmat Kurniawan selaku Kepala Divisi Gedung PT Hutama Karya. Sementara dalam kasus dugaan korupsi kampus IPDN di Rokan Hilir, status tersangka disematkan KPK terhadap Dudy Jocom, Budi Rahmat Kurniawan dan Bambang Mustaqim selaku Senior Manager Pemasaran PT Hutama Karya. (ba/b1)

Korupsi proyek pembangunan kampus IPDN