Terima Gratifikasi dan Suap DPRD, Zumi Zola Dihukum 6 Tahun Penjara

josstoday.com

Zumi Zola

JOSSTODAY.COM - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman enam tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap Gubernur Jambi (nonaktif), Zumi Zola. Majelis hakim menyatakan Zumi Zola terbukti telah menerima gratifikasi dan menyuap anggota DPRD Jambi.

"Mengadili, telah terbukti secara sah dan bersalah ‎melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata ketua majelis hakim, Yanto saat membacakan amar putusan terhadap Zumi Zola di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/12).

Hukuman terhadap Zumi Zola ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut KPK. Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Zumi Zola dihukum delapan tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Zumi Zola. Untuk hal yang memberatkan, majelis hakim menilai perbuatan Zumi Zola bertentangan dengan program pemerintah yang gencar memberantas korupsi. Sementara untuk hal yang meringankan, majelis hakim menilai Zumi Zola mengakui dan menyesali perbuatannya‎, sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan telah mengembalikan uang ke KPK sebesar Rp 300 juta.

Setelah mendengar putusan, Zumi Zola menerima putusan tersebut. "Terima kasih yang mulia, saya menerima putusan," kata Zumi Zola singkat.

Majelis hakim menyatakan Zumi Zola terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi Rp 44 miliar dan satu unit mobil Alphard. Gratifikasi ini diterima Zumi Zola dari Afif Firmansyah sebesar Rp 34,6 miliar, Asrul Pandapotan Rp 2,7 miliar, dan Arfan Rp 3 miliar, US$ 30.000, serta Sin$ 100.000. Sebagian dari gratifikasi yang diterimanya dipergunakan Zumi Zola untuk melunasi utang-utang kampanye Pemilihan Gubernur Jambi. Zumi Zola juga dinilai telah mengalirkan uang tersebut untuk keperluan adiknya, Zumi Laza yang akan maju sebagai calon wali kota Jambi.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, Zumi Zola dinyatakan bersalah melanggar Pasal ‎12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain itu, majelis hakim menyatakan Zumi Zola bersalah telah menyuap anggota DPRD Jambi sebesar Rp 16,34 miliar. Uang tersebut untuk memuluskan ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jambi tahun anggaran 2017-2018.

Atas tindak pidana dalam perkara suap ini, Zumi Zola dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.  (is/b1)

Kasus suap gratifikasi Zumi Zola