Pendidikan Vokasi Harus Siap Rombak Kurikulum

josstoday.com

Menaker Hanif Dhakiri saat menghadiri kegiatan Masa Orientasi Mahasiswa baru Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu (15/8/2018).

JOSSTODAY.COM - Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar mengatakan, dalam menghadapi revolusi industri 4.0, perkembangan tekonologi harus jadi perhatian dunia pendidikan. Perombakan kurikulum harus segera dilakukan perguruan tinggi (PT).

Kementerian Perindustrian (Kemperin) pun sedang menyusun kurikulum untuk menyiapkan SDM dalam rangka mendukung 4.0 melalui pembangunan pekerja profesi industri. Pasalnya, Kemperin juga termasuk dalam salah satu kementerian/lembaga yang memiliki sekolah di bidang vokasi.

"Kami memiliki SMK dan 12 Politeknik, jadi saat ini sedang melakukan perombakan kurikulum mengacu pada industri 4.0 untuk mendukung industri 4.0,” kata Haris pada acara wisuda ke-72 Universitas Tarumanagara (Untar) di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/10).

Menurut Haris, adanya perombakan kurikulum harus dilakukan karena pada era teknologi digital ini muncul berbagai jenis pekerjaan baru, di antaranya adalah profesi industrial scientist. Namun pada tahap awal implementasi program “Making Indonesia 4.0”, Indonesia akan fokus pada lima sektor prioritas yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri elektronika, dan industri kimia.

Pengangguran Meningkat
Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I), Aspizain Caniago, mengatakan, perubahan kurikulum merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian penyelenggara pendidikan vokasi. Pasalnya, apabila politeknik menghasilkan lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri, maka jumlah pengangguran akan meningkat.

"LP3I telah 30 tahun menjalankan pendidikan vokasi. Kami selalu berkolaborasi dengan dunia industri dan kami menyesuaikan kurikulum agar SDM LP3I telah siap diserap dunia industri sebelum mereka lulus,” kata Asipzain kepada SP di kantor LP3I belum lama ini.

Ia menyebutkan, sebagai penyelenggara pendidikan vokasi, LP3I menerapkan kurikulum yang link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (Dudi). Sehingga ia berharap pemerintah mendukung politeknik. Pasalnya, rata-rata mahasiswa yang masuk politeknik adalah anak dari keluarga dengan pendapatan menengah bawah.

Untuk itu, ia meminta pemerintah memberikan perlakuan sama antara pendidikan vokasi dan universitas. Salah satunya adalah dengan melibatkan tenaga dari politikenik dalam pengambilan kebijakan. Pasalnya, kebijakan untuk pendidikan vokasi pada PT lebih banyak melibatkan universitas sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan politeknik.

Selain itu, ia juga berharap pemerintah memberi kelonggaran izin pendirian politeknik di daerah. Pasalnya, banyak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang keterampilannya belum terasah dapat memantapkan kemampuan dan kompetensi dengan melanjutkan pendidikan ke Politeknik. (fa/b1)

Menaker revolusi 4.0