Andi Narogong Bayar Uang Pengganti dan Denda Perkara Korupsi E-KTP Rp 2,1 Miliar

josstoday.com

Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong mendengarkan keterangan saksi pada sidang lanjutan kasus korupsi KTP Elektronik (KTP-el) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 10 November 2017.

 Terpidana perkara korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong telah membayar uang pengganti dan denda dengan total Rp 2,1 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari uang denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 1,186 miliar.

"Total uang sebesar Rp 2,186 miliar tersebut telah disetorkan KPK ke kas negara," kata Jubir KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Kamis (11/10).

Sebelumnya, saat proses hukum masih berjalan Andi telah mengembalikan uang US$ 350.000. Febri menyatakan, pembayaran uang pengganti dan denda ini merupakan upaya KPK untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi proyek e-KTP.

"Hal ini adalah bagian dari upaya asset recovery yang dilakukan oleh KPK, khususnya dalam kasus KTP Elektronik," katanya.

Diketahui, Andi Narogong telah dieksekusi Jaksa Eksekutor KPK ke Lapas Klas I Tangerang pada Kamis (4/10). Eksekusi ini dilakukan setelah perkara korupsi proyek e-KTP yang menjerat Andi Narogong berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Diberitakan, Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Andi Narogong menjadi 13 tahun pidana penjara. Hukuman ini lebih berat dua tahun dari putusan banding Pengadilan Tinggi DKI yang menjatuhkan hukuman 11 tahun pidana penjara terhadap Andi Narogong.

Berdasarkan laman kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, putusan kasasi tersebut diputus pada tanggal 16 September 2018 oleh Majelis Hakim Agung Mohamad Askin, Leopold Hutagalung dan Surya Jaya.

Dalam putusannya, MA menyatakan Andi Narogong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan e-KTP, dan menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Tak hanya itu, Andi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar US$ 2,15 juta dan Rp1,186 miliar subsider 3 tahun kurungan.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI dalam putusannya menjatuhkan hukuman 11 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan terhadap Andi Narogong. Selain itu, PT DKI juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar US$2,15 juta dan Rp1,186 miliar subsider 3 tahun kurungan.

Sementara, pada pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan kepada Andi Narogong. Tak hanya itu, Andi Narogong juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar US$ 2,15 juta dan Rp1,186 miliar.  (gus/b1)

kasus korupsi e-ktp