Jika Benar Laporkan Kasus Korupsi ke KPK, Amien Rais Bisa Dapat Rp 200 Juta

josstoday.com

Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN Amien Rais memberikan keterangan kepada wartawan saat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpaet, Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018.

JOSSTODAY.COM - Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN, Amien Rais bisa mendapat uang maksimal Rp 200 juta jika benar memenuhi janjinya untuk membongkar kasus dugaan korupsi yang telah lama mengendap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi jika Amien melaporkan kasus korupsi tersebut ke KPK disertai bukti-bukti pendukung yang kuat.

Penghargaan dengan premi maksimal sebesar Rp 200 juta untuk pelapor informasi dugaan korupsi kepada penegak hukum ini tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini diteken Presiden Jokowi dan diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM (Kemkumham) pada 18 September 2018.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyatakan, pemberian penghargaan ini berlaku bagi siapapun anggota masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi. Tak terkecuali Amien Rais.

"Ya iya lah (bisa dapat Rp200 juta), kan PP 43 (PP Nomor 43 Tahun 2018) pasalnya tidak ada menyebut 'Pak Amien Rais dilarang menerima', ada enggak pasal itu? Enggak ada toh?," kata Saut saat dikonfirmasi, Rabu (10/10).

Meski demikian, Saut mengatakan, pihaknya akan melihat terlebih dahulu laporan dugaan korupsi yang bakal disampaikan Amien Rais.

"Jadi laporannya nanti dilihat seperti apa," katanya.

Diketahui, pemberian hadiah kepada pelapor kasus korupsi harus melewati penilaian oleh penegak hukum, termasuk KPK. Nantinya, KPK atau penegak hukum akan menilai tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi maksimal 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa. Dalam memberikan penilaian, penegak hukum mempertimbangkan peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor.

Saut menyambut baik aturan mengenai penghargaan pada pelapor korupsi ini. Ditegaskan, dalam mencegah dan memberantas korupsi, setiap cara perlu dilakukan, salah satunya dengan memberikan hadiah uang kepada para pelapor kasus rasuah.

"Keren itu, paling tidak untuk sementara waktu jalan dulu lah. Semua cara harus digunakan utk mencegah dan memberantas korupsi, makanya itu disebut korupsi itu extraordinary crime," katanya.

Saut mengusulkan secara bertahap hadiah bagi pelapor kasus korupsi bisa meningkat, dari sekian permil sampai maksimal 10 persen atas nilai kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi tersebut. Saut mencontohkan aturan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang memberikan hadiah sebesar 10 persen dari nilai barang kepada pihak yang menemukan barang tersebut.

"Itu di bea cukai kalau dapat temuan bisa dapat 10 persen asik juga kan? Jadi kalau di bea cukai perbandingan dengan skema uang ganjaran pejabat atau pegawai penemu bisa dapat 10 persen," katanya.

Diketahui, Amien berjanji bakal membongkar kasus dugaan korupsi yang lama mengendap di KPK. Kasus tersebut bakal dibongkar setelah Amien memenuhi panggilan Polda Metro pada Rabu (10/10) sebagai saksi dalam kasus berita bohong dengan tersangka Ratna Sarumpaet.

"Saya akan datang di Polda ya. Setelah itu, saya akan membuat fakta yang Insha Allah akan menarik perhatian ya. Tentang penegakan hukum dan korupsi yang sudah mengendap lama di KPK akan saya buka pelan-pelan," kata Amien. (ba/b1)

Ratna Sarumpaet kasus Ratna Sarumpaet