Kemdagri: Pencetakan e-KTP Sebelum Usia 17 Tahun Langgar UU

josstoday.com

Ilustrasi

JOSSTODAY.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) lebih awal untuk pemilih pemula. Artinya, pemilih yang sejak penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 16 September 2018 sampai pemungutan suara 17 April 2019 mendatang berusia 17 tahun, dapat menerima e-KTP sekarang.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tak sependapat dengan usulan tersebut. Sebab, Dukcapil nantinya dianggap melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

“Kalau cetak KTP-el (e-KTP) lebih awal, ini melanggar UU Adminduk. Kami tidak boleh melanggar UU Adminduk,” tegas Direktur Jenderal Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh kepada SP, Jumat (14/9).

Ia menjelaskan, terdapat beberapa dampak negatif akibat pencetakan e-KTP sebelum berusia 17 tahun. Salah satunya, pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). “Dampaknya luar biasa kalau KTP-el dicetak awal, padahal syarat 17 tahun belum terpenuhi. Panjang urusannya, terutama soal pengurusan SIM serta hak-hak lalin terkait KTP-el. Ada potensi disalahgunakan,” jelasnya.

Ia justru meminta agar KPU yang membuat perlakukan khusus. KPU dapat membuat regulasi agar pemilih pemula tidak kehilangan hak suara pada Pemilu 2019. Jadi, lanjut Zudan, pemilih pemula tanpa e-KTP cukup terdata dalam pusat data kependudukan. Ia memastikan sekaligus menjamin data pemilih pemula sesuai dengan nama dan alamat pemilih

“KPU atur saja lewat Peraturan KPU (PKPU). Ada preseden, KPU berani buat terobosan mantan koruptor dilarang (maju sebagai calon anggota legislatif). Nah, di sini saran saya, KPU buat terobosan lagi. Untuk pemilih pemula cukup yang bersangkutan terdaftar dalam database,masuk DPT dan mendapat surat undangan, sudah boleh mencoblos,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, KPU menyebut sekitar 7 juta pemilih berpotensi kehilangan hak memilih. Pasalnya, mereka belum memiliki e-KTP hingga penetapan DPT pada 16 September mendatang. “Kekhawatiran kami ada potensi sekitar 7 juta pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 karena tidak mempunyai KTP elektronik atau belum merekam eKTP,” kata Komisioner KPU Viryan Azis.

Viryan menjelaskan, sebenarnya terdapat potensi 10.813.543 pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Angka 10 juta lebih ini diperoleh dari pengurangan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang berjumlah 196.545.636 dengan jumlah DPT 185.732.093.

“Dari jumlah 10 juta lebih itu, nanti sebagian akan masuk dalam daftar pemilih khusus atau pemilih yang bisa coblos menggunakan KTP el. Namun jumlahnya sangat terbatas, hanya 2 persen dari jumlah DPT atau sekitar 3.714.641 pemilih yang masuk DPK. Nah, 10.813.543 pemilih dikurangi 3.714.641, maka muncul angka 7.089.902 pemilh yang terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya,” terang Viryan.

Menurut dia, ada dua jenis pemilih yang masuk dalam angka 7 juta ini. Pertama, pemilih pemula yang sudah ada dalam databasekependudukan, namun pasca-penetapan DPT sampai pemilihan 17 April 2019, mereka baru berulang tahun 17 tahun. “Nah, pemilih pemula ini, kita mengusulkan ada perlakuan khusus dari pemerintah untuk mencetak KTP el lebih awal sehingga mereka bisa masuk di DPT. Usulan ini mendorong untuk menjamin hak konstitusional warga negara,” tutur dia. (is/b1)

KPU