KPU Usulkan KTP Elektronik Pemilih Pemula Diprioritaskan

josstoday.com

Ilustrasi

JOSSTODAY.COM - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Viryan mengusulkan agar pemilih pemula diberikan perlakuan khusus sehingga bisa dipastikan bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Menurut Viryan, pemilih pemula yang nanti berumur 17 tahun pada 1 Januari 2019 sampai 17 April 2019 berjumlah 1,2 juta jiwa.

"Sebenarnya dimungkinkan saja ada perlakuan khusus bagi pemilih pemula untuk menjaga hak konstitusionalnya," ujar Viryan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis (13/9).

Perlakukan khusus yang dimaksud Viryan adalah mencetak KTP elektronik lebih awal bagi pemilih pemula. Dengan demikian, kata dia, pemilih pemula bisa masuk dalam daftar pemilih.

"Salah satu alternatif diusulkan dapat saja kemudian ditempuh kebijakan pemilih pemula, pencetakan KTP elektronik bisa dilakukan lebih awal. Itu kan kebijakan demi menyelamatkan hak pilih warga negara," tandas dia.

Menurut Viryan, percetakan KTP elektronik lebih awal sangat penting karena basis penyusunan dan pemutakhiran data pemilih adalah KTP elektronik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain KTP elektronik, kata dia, surat keterangan atau suket juga bisa dijadi basis penyusunan data pemilih hingga akhir Desember 2018.

Sementara jika pemilih memenuhi syarat memilih, tetapi tidak terdapat dalam DPT, maka pada tanggal 17 April 2019, pemilih bersangkutan bisa mencoblos dengan menunjukkan KTP elektronik.

Viryan mengakui pencetakan KTP elektronik lebih awal bagi pemilih pemula bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Namun, demi menyelamatkan hak konstitusional warga negara, kebijakan ini bisa ditempuh.

"Ini kan untuk kepentingan yang lebih besar. Bukan bertentangan. Makanya kita kembalikan kepada pemerintah. Sekarang kan begini, kalau menunggu itu, sejumlah warga negara potensial kehilangan hak pilihnya," ungkap dia.

Lebih lanjut, Viryan mengatakan alternatif pencetakan KTP elektronik lebih awal merupakan kewenangan atau domain pemerintah. Menurut dia, KPU hanya memberikan peringatan akan pentingnya hak pilih.

"Kita harus menjamin hak pilih warga negara. Tidak boleh, tidak terjamin karena kendala administrasi," pungkas dia. (fa/b1)

KPU