Ini Modus yang Biasa Dilakukan Mafia Tanah

josstoday.com

Ilustrasi Sertifikat tanah.

JOSSTODAY.COM - Keberadaan mafia tanah masih menjadi persoalan serius yang dihadapi pemerintah dan masyarakat. Mafia tanah sampai dengan saat ini menjadi salah satu aktor yang menyebabkan maraknya sengketa tanah.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (Sekjen KPA), Dewi Kartika, menjelaskan, dari catatan KPA sendiri, ada sejumlah modus yang biasa dilakukan para mafia tanah.

Dari sekian banyak modus tersebut biasanya melibatkan jaringan sistematis antara pemodal, spekulan tanah, calo sertifikat tanah, preman, aparat pemda, kepolisian dan tentu saja oknum BPN.

"Modus utamanya adalah membeli murah tanah-tanah rakyat yang sedang digarap karena tanah tersebut tidak dapat dilayani oleh BPN dengan berbagai alasan, seperti disebut sebagai tanah negara karena tanah bekas hak-hak barat yang belum dikonversi," kata Dewi Kartika, Jumat (7/9) di Jakarta.

Dalam kondisi ini, biasanya mafia tanah menguasai atau membeli murah tanah masyarakat karena akan ada proyek besar di atasnya (spekulan) atau dalam beberapa kasus justru untuk proyek sendiri.

"Jika tidak dapat dibeli murah, memalsukan dokumen di atas tanah-tanah warga. Kebetulan di Jakarta hingga Bekasi banyak tanah eks barat belum dikonversi ke UUPA atau tanah yang dicatat girik tanahnya dahulu di desa kemudian saat menjadi kelurahan banyak terjadi kekacauan lalu banyak girik C palsu. Keluarlah sertifikat BPN yang kemudian dipakai mafia untuk mengusir warga yang di atasnya," ucapnya.

Persoalan lain, yakni terbitnya dua atau tiga sertifikat di atas bidang tanah masyarakat yang sama. Para pihak yang memegang sertifikat seolah-olah berperkara di pengadilan.

Padahal, masyarakat tidak tahu sama sekali bahwa para mafia ini sedang berperkara di atas tanahnya. Saat pengadilan memutuskan salah satu diantara mafia ini, maka putusan tersebut dipakai untuk melakukan eksekusi atas lahan masyarakat.

Modus lain yang biasa ditemui, yakni mengirimkan preman untuk menduduki tanah dengan berbekal girik palsu atau sertifikat bodong. Lalu, langkah tersebut menjadi cara merampas tanah secara paksa atau membeli murah.

Jika kondisi ini yang terjadi, maka tidak hanya kepolisian yang bisa menanganinya. BPN pun seharusnya berhak menanganinya. Namun harus ada Komisi Independen (termasuk beranggota Polisi dan Masyarakat) di dalam BPN yang memeriksa warkah tanah tersebut kemudian melakukan gelar kasus di dalamnya untuk memutuskan mana pemilik yang sah.

"Unsur-unsur pidana di dalamnya juga harus segera ditindaklanjuti. Tetapi BPN yang memeriksa warkah tanah tersebut," ucapnya.

Untuk mengantisipasi kondisi itu, KPA menyarankan agar segera ada sistem informasi pertanahan nasional. Termasuk sistem pra pendaftaran seperti layanan dokumen di tingkat notaris PPAT kelurahan yang harus terintegrasi dalam sistem komputer pendaftaran tanah BPN.

"Pada saat pendaftaran semua proses dapat dipantau oleh publik melalui dokumen pra pendaftaran. Sehingga pensertifikatan dapat diakses dan diawasi, sesuai dengan standar informasi publik. BPN tidak boleh terus menerus tertutup dengan banyak dalih yang dibuat-buat," ungkapnya.

Menurutnya, sistem informasi pertanahan nasional harus segera dibuat dengan baik yang pada akhirnya bisa menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, ruang gerak mafia tanah akan semakin terbatas. (ba/b1)

Mavia tanah