JOSSTODAY.COM - Proses pergantian wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta diyakini bakal memunculkan konflik baru. Setidaknya hal itu dilihat dari sejumlah pihak yang berperan dalam merekomendasikan nama, yakni Gerindra dan PKS, serta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang bisa melobi kedua parpol pengusung itu.

"Kalau dilihat petanya, tentu ada tarik-menarik yang kuat. Kalau tidak ada yang bisa mengelola konflik dengan baik, sudah pasti bakal muncul konflik baru," kata pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah di Jakarta, Senin (13/8).

Trubus melihat Gerindra bakal ngotot menempatkan kadernya sebagai wagub DKI untuk menggantikan Sandiaga Uno yang memilih fokus di Pilpres 2019. Ketua DPD Gerindra M Taufik diyakini bakal maksimal mengerahkan kekuatannya untuk menjabat DKI-2.

Persoalannya, rekam jejak Taufik yang pernah dipidana dalam perkara korupsi membuat mantan ketua KPU DKI itu sulit untuk bisa diterima kubu PKS dan Anies Baswedan.

"Taufik bakal berusaha keras agar dirinya bisa diterima semua pihak. Apalagi dia bakal menganggur, tidak bisa nyaleg, tetapi punya peluang menjabat di eksekutif," katanya.

Sedangkan kubu PKS, lanjut Trubus, juga bakal melakukan lobi-lobi di tingkat DPP agar Gerindra mau menyerahkan kursi DKI-2 kepada PKS yang sudah merelakan posisi cawapres untuk Prabowo dan cagub di DKI.

Selain Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, nama Ahmad Syaikhu juga bisa menjadi kuda hitam karena memiliki pengalaman di birokrasi, meskipun kalah di Pilgub Jabar baru-baru ini.

Menurutnya, Anies bisa bermanuver agar wakilnya nanti tidak membebaninya dalam memimpin DKI. Meski UU tidak mengatur pergantian jabatan wakil gubernur ditentukan oleh gubernur, Anies bisa melakukan pendekatan kepada ketua umum kedua parpol agar membebaskannya menentukan nama.

"Yang terpenting bagi Anies, wakilnya nanti bisa mengimbanginya, karena selama ini, Anies keluar, wakilnya juga berbicara keluar. Seharusnya, Anies keluar, wakilnya mengurus internal," jelasnya. (fa/b1)

wakil gubernur DKI jakarta