KPK Cecar Dirut PLN soal Aliran Dana Suap PLTU Riau-1

josstoday.com

Pemeriksaan Dirut PLN Sofyan Basir (dua kanan) di Gedung KPK, 7 Agustus 2018.

JOSSTODAY.COM - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Dirut PT PLN Sofyan Basir, Selasa (7/8). Sofyan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Dalam pemeriksaan kali ini, tim penyidik mencecar Sofyan soal aliran dana suap proyek PLTU Riau-1. Selain soal aliran dana, dalam pemeriksaan kedua yang dijalani Sofyan ini, tim penyidik juga mendalami mengenai pertemuan-pertemuan yang dihadiri mantan Dirut BRI tersebut dan mekanisme kerja sama proyek PLTU Riau-1.

"Kami merasa masih memerlukan keterangan saksi terkait mekanisme kerja sama dan pengetahuan saksi tentang pertemuan dengan pihak lain dan adanya aliran dana," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (7/8).

Adanya pertemuan Sofyan dan sejumlah pihak ini diketahui dari rekaman CCTV yang disita tim penyidik saat menggeledah sejumlah lokasi termasuk rumah dan kantor Sofyan beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, dalam pemeriksaan ini, tim penyidik juga mengklarifikasi mengenai sejumlah dokumen terkait proyek PLTU Riau-1 yang turut disita KPK.

"Juga mengklarifikasi dokumen yang disita sebelumnya," katanya.

Meski demikian, Febri enggan membenarkan adanya dugaan aliran dana yang diterima Sofyan terkait proyek ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu teknis penyidikan. Yang pasti, kata Febri, pemeriksaan ini dilakukan lantaran tim penyidik menduga Sofyan mengetahui banyak hal terkait proyek milik PLN tersebut.

"Informasi belum bisa dikonfirmasi karena itu teknis penyidikan dan substansi perkara. Saat saksi dipanggil mendalami pengetahuan yang bersangkutan terkait PLTU Riau-1," katanya.

Usai diperiksa, Sofyan enggan mengungkap materi pemeriksaan yang dijalaninya hari ini. Sofyan meminta awak media untuk mengonfirmasinya kepada tim penyidik. Namun, Sofyan menyebut proses penunjukan langsung konsorsium Blackgold Natural Limited dan PT China Huadian Engineering Indonesia sebagai penggarap proyek ini merupakan kewenangan PT PJB.

"Penunjukkan (langsung) mengenai Itu (proyek PLTU Riau-1) sudah diatur di PJB,” kata Sofyan Basir usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta.

Dalam kasus ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih diduga menerima suap sebesar Rp 4,8 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes B. Kotjo.

Eni diduga berperan sebagai pihak yang memuluskan jalan perusahaan Blackgold Natural Resources Limited, milik Johannes untuk menggarap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Proyek ini digarap oleh PT Pembangkitan Jawa-Bali dan PT PLN Batubara dengan mitra kerja konsorsium yang terdiri dari BlackGold, dan China Huadian Engineering Co., Ltd. (CHEC). (is/b1)

korupsi kasus proyek PLTU Riau-1