Terkait PPN Gula Petani, Arum Sabil: Pejabat Kemenkeu Jangan Bikin Gaduh

josstoday.com

HM Arum Sabil

JOSSTODAY.COM - Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) HM Arum Sabil menyesalkan adaya pernyataan pejabat Kementrian Keuangan atau Kemenkeu soal pengenaan PPN Gula Petani, yang dinilai berlawanan dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

"Bila belakangan, ada oknum pemerintah atau pejabat Kemenkeu yang mengatakan bahwa pengenaan PPN hasil pertanian, termasuk gula milik petani, ada dasarnya yaitu PP no 31 th 2007, maka yang seperti ini menandakan bahwa oknum tersebut bisa jadi karena tidak mengetahui adanya perkembangan keputusan MK 39/PUU-XIV/2016. Dan pernyataan yang bersangkutan juga berlawanan dengans semangat yang dibangun Bu Sri Mulyani (menteri keuangan, red) juga " papar HM Arum Sabil dalampesan Whatsapp, Selasa (11/7/2017).

Arum menilai, statemen oknum pejabat pemerintah tersebut bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat bahkan bisa memicu kebencian para petani kepada pemerintah. "Kami sudah himbaukan petani tebu dan semua pihak proporsional dan obyektif, tapi pejabat Kemenkeu jangan malah bikin gaduh dan keruh," ungkap ketua Bidang Pemberdayaan Petani Himpunan Kerukutan Tani Indonesia atau HKTI Pusat. 

Dalam kesempatan pada wartawan di Jakarta, Senin (11/7/2017), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memang telah keluarkan pernyataan yang dinilai malah bikin polemik ini kembali menguat.

Meski dirinya mengakui bahwa kebijakan pengenaan PPN gula petani ini di satu sisi berpotensi perugikan banyak kalangan terutama petani dan pelaku bisnis skala kecil hingga menengah, Suahasil bersikukuh mengatakan, harus memungut PPN 10 persen. "Jadi penilaian ini (PPN 10 persen) akan mengurangi keuntungan petani agak misleading, mengingat PPN bukan biaya yang mengurangi laba," ujar Suahasil ngotot.

Arum Sabil yang juga kordinator Pusat Tampung Aspirasi Masyarakat Indonesia atau Pustari ini mengatakan, pemerintah jangan salah langkah dalam upaya menambah pundi-pundi pendapatan negara. Sekarang petani tebu sedang terpuruk, tapi beban akan kembali ditimpa beban PPN 10 persen. "Potensi pajak yg dikemplang para pengusaha kelas kakap yang tidak taat bayar pajak itu harusnya yang di buru, karena kalau pemerintah memburu para pengemplang pajak yang nilainya trilliunan itu maka pemerintah akan mendapatkan simpati dari rakyat," papar Arum.

Selain itu, potensi lainnya yang juga harus dikejar pemerintah adalah bea masuk gula impor, bukan malah mengejar pajak dari susah payahnya pertanian tenu nasional yang mengembangkan budidaya tebu di bumi pertiwi. "Dan para pengimpor gula yang jumlahnya jutaan ton, itu seharusnya yang harus dipelototi dan diburu pajak dan bea masuk impornya, termausk juga meliputi hasil proses pengolahan dan distribusinya," jelas Arum Sabil.

Sebelumnya, pada pekan lalu, HM Arum Sabil juga telah menyampaikan bahwa gula petani harus dijual tanpa pengenaan PPN karena mempunyai landasan hukum yang kuat.

"Ada sejumlah dasar bagi petani guna menyatakan keberatan pengenaan PPN gula petani. Diantaranya adalah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor : 39/PUU-X1V/2016, yang menyatakan bahwa Kebutuhan Pokok yang tidak di kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak terbatas pada 11 Jenis barang yang tercantum pada pasal 4A ayat(2)huruf b undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN)," demikian urai Arum Sabil dalam keterangannya, dikutip Bumntoday.com, Jumat (7/7/2017).

Selain itu, menurut Arum, petani tebu juga mempunyai dokumen lama yang telah lazim jadi acuan petani dan pedagang gula, yaitu adanya Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor :SE- 10/PJ.51/1999 tentang PPN Atas Penyerahan Gula Pasir.

"Bahwa dalam dokumen tersebut disebutkan, bahwa atas 65% gula pasir bagian petani yang dibeli oleh perusahaan gula, maka atas pembelian tersebut tidak terutang PPN, kecuali nyata-nyata pihak penjual adalah pengusaha kena Pajak, seperti Produsen Gula yang Memiliki Pabrik Gula BUMN Maupun SWASTA," papar Arum Sabil yang juga ketua bidang pembberdayaan HKTI Pusat ini.

Untuk itu, Arum kembali meminta kepada para pedagang gula dan petani tebu agar tetap melakukan sistem jual beli gula petani dengan cara lelang terbuka tanpa PPN. Hal itu pun sudah sesuai dengan apa yang telah dibicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada akhir Mei 2017 lalu.

"Ibu Sri Mulyani menegaskan, petani yang merugi atau pendapatan dari hasil pertanian tebunya di bawah Rp54 juta per tahun bebas PPN. Petani tebu dan pedagang yang membeli gula petani tidak usah risau masalah PPN dan di persilahkan melakukan transaksi seperti biasa," ujar Arum Sabil.

Dirincikan Arum Sabil, menkeu telah bisa memahami dasar sikap tegas Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) yang keberatan dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) gula petani sebesar 10%. Pasalnya, saat ini usaha bertani tebu masih dalam kondisi kritis. (ru)

gula petanitebu arum sabil aptri