Arum Sabil: Pemerintah Tidak Pungut PPN 10 Persen untuk Gula Petani

josstoday.com

HM Arum Sabil berpidato dalam sebuah forum beberapa waktu lalu. (Foto: Frengky Pribadi)

JOSSTODAY.COM - Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) HM Arum Sabil meminta semua pihak, diantaranya adalah petani tebu, pedagang gula dan industri gula, supaya tetap obyektif dan proporsial dalam menyikapi polemik pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN gula petani.  

"Sesudah kami investigasi ke dalam lebih jauh, sejumlah fakta kami temukan, antara lain bahwa hingga sekarang ini pemerintah belum memungut dan tidak pernah memungut PPN 10 persen pada gula petani. Bahkan tidak ada satu pun pernyataan pemerintah soal pengenaan PPN tersebut untuk gula petani, termasuk ketika kami mengkorfimasi hal ini bersama para pengurus APTRI ke Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan,red) dan diterima langsung oleh beliau di ruang kerjanya pada akhir Mei 2017 lalu," demikian papar HM Arum Sabil via telpon Senin, (10/7/2017). 

Menurut Arum, pihaknya masih mencari pihak yang pertama kali menghembuskan polemik PPN 10 persen gula petani ini. "Karena sekarang ini, seakan kami para petani se-Indonesia seperti diarahkan supaya berhadapan dengan pemerintah dan berunjukrasa ke Istana. Sungguh kami tidak ingin kami petani tebu dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertetu, kami harus obyektif dan proporsial," jelas Arum Sabil yang juga kordinator Pusat Tampung Aspirasi Masyarakat Indonesia atau Pustari. 

Sebelumnya, pada pekan lalu, HM Arum Sabil juga telah menyampaikan sikapnya, bahwa polemik soal pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN gula petani diminta tidak lagi dilanjutkan. HM Arum Sabil menegaskan bahwa gula petani dijual tanpa pengenaan PPN itu mempunyai landasan hukum yang kuat, sehingga jual beli gula petani tetap bisa jalan seperti biasa yaitu tanpa beban adanya PPN.

"Ada sejumlah dasar bagi petani guna menyatakan keberatan pengenaan PPN gula petani. Diantaranya adalah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor : 39/PUU-X1V/2016, yang menyatakan bahwa Kebutuhan Pokok yang tidak di kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak terbatas pada 11 Jenis barang yang tercantum pada pasal 4A ayat(2)huruf b undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN)," demikian urai Arum Sabil dalam keterangannya, dikutip Bumntoday.com, Jumat (7/7/2017).

Selain itu, menurut Arum, petani tebu juga mempunyai dokumen lama yang telah lazim jadi acuan petani dan pedagang gula, yaitu adanya Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor :SE- 10/PJ.51/1999 tentang PPN Atas Penyerahan Gula Pasir.

"Bahwa dalam dokumen tersebut disebutkan, bahwa atas 65% gula pasir bagian petani yang dibeli oleh perusahaan gula, maka atas pembelian tersebut tidak terutang PPN, kecuali nyata-nyata pihak penjual adalah pengusaha kena Pajak, seperti Produsen Gula yang Memiliki Pabrik Gula BUMN Maupun SWASTA," papar Arum Sabil yang juga ketua bidang pembberdayaan HKTI Pusat ini.

Untuk itu, Arum kembali meminta kepada para pedagang gula dan petani tebu agar tetap melakukan sistem jual beli gula petani dengan cara lelang terbuka tanpa PPN. Hal itu pun sudah sesuai dengan apa yang telah dibicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada akhir Mei 2017 lalu.

"Ibu Sri Mulyani menegaskan, petani yang merugi atau pendapatan dari hasil pertanian tebunya di bawah Rp54 juta per tahun bebas PPN. Petani tebu dan pedagang yang membeli gula petani tidak usah risau masalah PPN dan di persilahkan melakukan transaksi seperti biasa," ujar Arum Sabil.

Dirincikan Arum Sabil, menkeu telah bisa memahami dasar sikap tegas Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) yang keberatan dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) gula petani sebesar 10%. Pasalnya, saat ini usaha bertani tebu masih dalam kondisi kritis.

"Produktifitas tanaman tebu rata-rata nasional di bawah 80 ton per hektare, dan rendemen rata-ata nasional dalam 5 tahun terahir di bawah 8%," ungkap Arum Sabil yang juga koordinator Pusat Tampung Aspirasi Masyarakat Indonesia atau Pustari. 

Bila petani tebu tetap dikenakan PPN 10%, maka harga yang diterima bisa dibawah biaya produksi. Begitu pula jika pedagang yang membeli gula petani dikenakan PPN 10%, maka akan menekan harga ditingkat petani. "Dan ini dalam jangka panjang akan menghambat swasembada pangan karena membunuh pertanian tebu. Sedangkan dalam jangka pendek, jelas akan makin memperbesar kerugian bagi petani tebu," argumentasi Arum Sabil.

Menurut Arum Sabil, pengenaan PPN gula 10% baru bisa dilakukan bila produktifitasnya sudah baik. Misalnya rata-rata 100 ton per hektare dan rendemen 10%. "Petani tentu tidak akan keberatan membayar PPN, bahkan kan siap menjadi pelopor keteladanan membayar pajak apabila usaha tebunya bisa menghasilkan," tandas Arum Sabil. 

Sebenarnya, lanjut Arum, petani tebu bisa menghasilan produksi diatas 100 ton per hektare dan rendemen 10%. Dengan syarat, petani mendapatkan bantuan modal yang selama ini menjadi kendala utama.

"Petani kesulitan modal kerja, sehingga tidak bisa beli pupuk dan merawat tanaman dengan Baik. Petani kesulitan mendapatkan bibit tebu varietas unggul yang punya potensi produktifitas dan rendemen tinggi," papar Arum Sabil.

Satu lagi yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan produktifitas gula adalah kondisi pabrik gula (PG). "Kehadiran pemerintah dengan kebijakan yang adil dengan memberikan perlindungan dan memberdayakan, merupakan modal kekuatan para petani sebagai penghasil sumber pangan bagi rakyat Indonesia dan dunia," pungkas Arum Sabil.(ru)

 

gula tebu aptri aptri arum sabil